Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-09-2005 — Upload : 28-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181K/TUN/2000
Tanggal 27 September 2005 — Anner Ambarita, SH.; Ketua Yayasan PPKP Palembang; Wakil Sekretaris Yayasan PPKP Palembang
9957 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-02-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA ( YPLP – PGRI ) PROVINSI SUMATERA UTARA VS MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
201440
  • DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN DALAM POKOK PERKARA:Bahwa sesuai pasal 67 2 UU RI No. 9 TAHUN 2004 YANG MENYEBUTADANYA HAK Penggugat untuk memohon penundaan atas KeputusanTata Usaha Negara yang sedang disengketakan sampai selesainyapemeriksaan perkara ; dan di dihubungkan dengan Pasal 21 1 subcmenyebut Pengurus YPLP PGRI Berwenang dan bertanggung jawab :mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Guru Tetap, Kepala TU,Bendahara Sekolah dan Pegawai Tetap dan dihubungkan dengan Suratdari Kepala Dinas
Register : 03-02-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2016/PTUN-KPG
Tanggal 31 Mei 2016 — ZET KOLY,A.Ma,Pd (Penggugat) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR (Tergugat)
9243
  • Bahwa, berdasarkan bukti T2 menjelaskan bahwa Plt Sekretaris DaerahKabupaten Alor membuat surat kepada Tergugat perihal Mutasi Guru, KepalaSekolah dan Pengawas Sekolah yang isinya sebagai berikut :a Melakukan mutasi guru dari satu sekolah ke sekolah yang lain sesuaikebutuhan; b Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah Dasar, Kepala SekolahLanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sesuaikebutuhan; c Mengangkat dan =memberhentikan Pengawas Sekolah sesuaikebutuhan: 3.
Register : 18-11-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Trg (Ecourt)
Tanggal 14 April 2021 — 1.Joni Sahroni 2.Ahmad Zainuddin x 1.Suriadi 2.Bimansyah
18950
  • .- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum danmelawan hukum;- Bahwa yang berhak mengangkat guru adalah Ketua Yayasan;- Bahwa yang berwenang membuat SK Guru adalah Ketua Yayasan;- Bahwa benar yang berwenang mengangkat dan memberhentikan kepalasekolah adalah ketua yayasan;- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rapat yang ke 3 ;- Bahwa Saksi kurang ingat mengenai undangan yang diberikan;- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari rapat tersebut, hanya Saksi tahunyasaat
    Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasandan bertentangan dengan AD/ART Yayasan;- Bahwa posisi kepala sekolah sebelumnya pak Bimasnyah di gantikan olehPak Zainudin;- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan sepakat dengan keputusan rapattentang rangkap jabatan di pasal 5 pasal 7 pasal 8 ;- Bahwa saksi menandatangani notulensi rapat yang ketiga ;- Bahwa saksi tidak merasa terintimidasi saat membubuhkan tanda tangan;- Bahwa saksi menandatangani berita acara rapat ;- Bahwa yang berwenang untuk mengangkat
    dan memberhentikan kepalasekolah adalah Ketua Yayasan;- Bahwa saksi menyebutkan yang menjalankan kebijakan di yayasan adalahpak Bimansyah ;- Bahwa saksi belum menyampaikan kepada ketua yayasan mengenaisikapnya yang mencabut pernyataan ;3.